Ini mencerminkan esensi demokrasi, di mana keputusan diambil bersama-sama oleh rakyat.
DPT juga menjadi instrumen untuk mencegah potensi kecurangan,
karena setiap pemilih harus terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, mereka yang bukan DPT tidak dapat memberikan suara dalam Pemilu.
Baca Juga:9 Hari Menuju Pemilu 2024, Berapa Jumlah Surat Suara yang Di Berikan KPPS kepada Pemilih Tambahan (DBTb)? Simak Penjelasannya di SiniDilarang Ambigu! Inilah 3 Alasan Dibalik Nama ‘Sambal Ganja’ Khas Aceh yang Sebenarnya & Resep Membuat Sambal Ganja Asam Gurih Super Nagih
Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi peran mereka dalam kehidupan politik.
Bukan DPT tetap memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara,
termasuk hak untuk menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan politik di luar pemilihan,
dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.
Mereka dapat memanfaatkan forum-forum publik, pertemuan warga,
atau kelompok advokasi untuk menyuarakan ide dan aspirasi mereka.
Sementara kelompok pemilih bukan berasal dari DPT di sebut DPK.
Kelompok ini memiliki ketentuan tertentu dan boleh memilih sesuai keputusan dari KPPS.
DPK mendapat hak pilihnya ketika surat suara masih tersedia di TPS tersebut.
Karena jumlah surat suara sama dengan jumlah DPT + 2%, DPK dapat di layani ketika tambahan surat tersebut masih ada.
Seorang DPK juga wajib membawa identitas diri seperti KTP-el asli.
Jadwal memilih seorang DPK di batasi hanya satu jam, di mulai dari pukul 12.00-13.00 waktu setempat.
Baca Juga:Belum Sah Jadi Orang Indonesia Kalau Belum Rasakan Nikmatnya Sambal Kecombang! Berikut Resep, Cara Membuat, Sambal Kecombrang EnakSambal Kalimantan Cuma Tahu Tempoyak? Ini Nih 10 Macam Sambal Khas Kalimantan Sensasi Pedas, Manis, Asam yang Menggoyang Lidah
Jumlah surat suara yang di terima seorang DPK sama dengan jumlah surat suara DPT yaitu lima.
Pentingnya pemahaman mengenai DPT dan bukan DPT melibatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi.
KPU dan instansi terkait memiliki peran krusial dalam memastikan DPT akurat, transparan, dan inklusif.
Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memahami persyaratan pemilih
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar dapat terdaftar dalam DPT.
Pemahaman yang baik tentang perbedaan antara DPT dan bukan DPT penting
untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif.
Dengan melibatkan semua warga negara, tanpa memandang status DPT,
sebuah negara dapat mencapai proses pemilihan yang lebih adil dan mewakili kehendak sebagian besar rakyatnya.