“Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan,” tuturnya.
Legislator Gerindra Minta Kepala BPIP Dipecat
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah juga bereaksi keras. Dia pun mendesak agar Yudian Wahyudi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN,” kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).
Baca Juga:Presiden Jokowi Melantik Bahlil Lahadalia Sebagai Menteri ESDM Menggantikan Arifin TasrifAngela Lee Ditetapka Tersangka Dalam Kasus Penipuan atau Penggelapan Tas Mewah
Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
“Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama,” ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.
Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.
“Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila,” tutur Himma.