RADARCIREBON.TV – Pernyataan Dedi Mulyadi dalam sebuah forum publik terkait kondisi fiskal Jakarta menuai tanggapan keras dari politisi PDI Perjuangan asal Jawa Barat, Ono Surono.
Dalam pernyataannya, Dedi mengangkat wacana mengenai betapa besar dan melimpahnya potensi keuangan yang dimiliki Ibu Kota, bahkan menyebut skema pembagian gaji untuk seluruh kepala keluarga di Jakarta sebagai sesuatu yang memungkinkan.
“Kalau saya gubernurnya, saya akan gaji setiap kepala keluarga di Jakarta Rp10 juta per bulan. Jumlahnya tidak besar, hanya Rp20 triliun kalau dikalikan 2 juta kepala keluarga,” tegas Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.
Baca Juga:Ono Surono Bongkar Sederet Kontroversi KDM: Soal Bankeu, Bansos, Hingga Barak MiliterPaus Leo XIV: Jejak Langkah Robert Prevost , Sang Paus Dari Barat
Menurut Dedi, Jakarta sebenarnya tidak menghasilkan kekayaan sendiri, melainkan menjadi pusat pencatatan dan penarikan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebut banyak perusahaan tambang, perkebunan, dan industri besar beroperasi di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Namun karena kantor pusat perusahaan-perusahaan tersebut berada di Jakarta, maka pajak penghasilan dan kewajiban perpajakannya pun tercatat atas nama Jakarta.
“NPWP-nya Jakarta, pembayaran pajaknya juga di Jakarta. Akibatnya, bagi hasil keuangan yang besar dinikmati oleh Jakarta. Sementara kami di daerah hanya kebagian bau industrinya, kebagian demo buruhnya. Yang menikmati dana bagi hasil dari pajak ya Jakarta,” sindir Dedi.
Pernyataan ini kemudian direspons oleh anggota DPR RI dari Dapil Indramayu–Cirebon, Ono Surono. Dalam video tanggapannya yang diunggah ke media sosial, Ono meminta Dedi Mulyadi untuk tidak terlalu sibuk mengomentari Jakarta dan lebih baik memusatkan perhatian pada persoalan mendesak yang masih terjadi di Jawa Barat.
“Pak Dedi, di Jawa Barat ini masih ada 3,6 juta warga miskin. Kalau setiap orang diberikan bantuan Rp2 juta saja, kita hanya butuh Rp7,2 triliun. Itu jumlah yang jauh lebih kecil dibanding Rp20 triliun yang Bapak sebut-sebut tadi, tapi dampaknya bisa luar biasa—tidak ada lagi warga miskin di Jawa Barat,” ujar Ono dengan nada serius.
Ono menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Menurutnya, energi para pemimpin seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan hal-hal itu, bukan melontarkan pernyataan yang melebar ke luar wilayah tanggung jawab.
“Kita ini punya PR besar. Mari kita selesaikan satu per satu. Jangan dulu nyenggol Jakarta. Urus dulu Jawa Barat dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Meski kerap berbeda pandangan, Ono mengakui bahwa tidak semua program KDM ia tolak. Ia mendukung beberapa gagasan Dedi yang dinilainya relevan dan berpihak pada rakyat. Beberapa di antaranya seperti penyelesaian soal penahanan ijazah siswa, pelarangan perpisahan dan wisuda sekolah yang membebani orang tua, hingga kritik terhadap pelanggaran aturan di kawasan wisata Puncak.
Baca Juga:Punya Koin Rp 1.000 Kelapa SawitJangan Asal Jual, Kenali Tempat Jual-Beli Terpercaya, Auto Cuan BesarFerruccio Lamborghini: Dari Traktor ke Supercar, Lahir Karena Kecewa
“Tapi soal wisata puncak, harus berani. Jangan setengah-setengah. Kalau memang melanggar, bongkar semua,” tegas Ono.
Ia juga menyoroti aspirasi dari kalangan kiai dan bu nyai terkait pesantren yang menurutnya harus tetap diperjuangkan. Begitu pula dengan bantuan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota yang harus tetap ada dan tepat sasaran.
“Rakyat taunya jalan-jalan itu urusannya pemerintah, sehingga harus tetap diperjuangkan. Kita diamanahi untuk membenahi Jawa Barat, bukan untuk urus Jakarta,” pungkasnya.