Ono menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Menurutnya, energi para pemimpin seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan hal-hal itu, bukan melontarkan pernyataan yang melebar ke luar wilayah tanggung jawab.
“Kita ini punya PR besar. Mari kita selesaikan satu per satu. Jangan dulu nyenggol Jakarta. Urus dulu Jawa Barat dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Meski kerap berbeda pandangan, Ono mengakui bahwa tidak semua program KDM ia tolak. Ia mendukung beberapa gagasan Dedi yang dinilainya relevan dan berpihak pada rakyat. Beberapa di antaranya seperti penyelesaian soal penahanan ijazah siswa, pelarangan perpisahan dan wisuda sekolah yang membebani orang tua, hingga kritik terhadap pelanggaran aturan di kawasan wisata Puncak.
Baca Juga:Ono Surono Bongkar Sederet Kontroversi KDM: Soal Bankeu, Bansos, Hingga Barak MiliterPaus Leo XIV: Jejak Langkah Robert Prevost , Sang Paus Dari Barat
“Tapi soal wisata puncak, harus berani. Jangan setengah-setengah. Kalau memang melanggar, bongkar semua,” tegas Ono.
Ia juga menyoroti aspirasi dari kalangan kiai dan bu nyai terkait pesantren yang menurutnya harus tetap diperjuangkan. Begitu pula dengan bantuan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota yang harus tetap ada dan tepat sasaran.
“Rakyat taunya jalan-jalan itu urusannya pemerintah, sehingga harus tetap diperjuangkan. Kita diamanahi untuk membenahi Jawa Barat, bukan untuk urus Jakarta,” pungkasnya.