CIREBON – Untuk mempercepat proses sertifikasi suplier bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengekspor ke Uni Eropa, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Cirebon menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi para pemasok.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025 di kantor BPPMHKP Cirebon ini juga mencakup pendampingan penyusunan Panduan Mutu (PPM), Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB), serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar peningkatan standar mutu dan keamanan pangan hasil laut untuk pasar ekspor yang sangat ketat seperti Uni Eropa.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala BPPMHKP Cirebon R. Rudi Barmara, Kepala Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP Ir. Widya Rusyanto, serta Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP Ir. Tri Aris Wibowo beserta tim. Jajaran dari Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, UPTD PMMP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kepala SKIPM Bandung, serta perwakilan dari PPN Kejawanan Cirebon juga turut mengikuti acara tersebut.
Baca Juga:Resmi! Patrick Kluivert Panggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia Gantikan Septian BagaskaraCirebon Siap Jadi "Markas Resmi" Migran Legal, Bukan Calon Korban Calo Internasional
Kegiatan ini diikuti oleh enam Unit Pengolahan Ikan tujuan ekspor Uni Eropa, dan 24 suplier yang selama ini menjadi penyuplai bahan baku utama bagi UPI-eksportir di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Menurut Rudi Barmara, kolaborasi antara BPPMHKP dan Direktorat Jenderal PDSPKP ini bertujuan mengakselerasi kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar ekspor yang ditetapkan Uni Eropa, terutama dalam penerapan sistem HACCP di tingkat suplier.
“Setelah pelatihan ini, tim kami akan turun langsung bersama UPI dan lembaga pembina lainnya untuk melakukan pendampingan teknis hingga suplier benar-benar siap mengajukan sertifikasi,” ujar Rudi.
Ia menambahkan bahwa percepatan sertifikasi tidak hanya penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga untuk menjaga reputasi ekspor hasil kelautan Indonesia di pasar global.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung menjadi kunci suksesnya program ini. Kami optimistis sertifikasi suplier akan selesai lebih cepat dan berdampak positif bagi daya saing produk laut Indonesia,” pungkasnya.