Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) melakukan audiensi ke DPRD Kuningan pada Senin siang. FMPK menyoroti moralitas dan penyakit sosial, khususnya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD.
Dalam pertemuan ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait moralitas anggota dewan dan berbagai persoalan sosial, seperti LGBT, bank emok (praktik rentenir), dan peredaran obat keras.
Meskipun begitu, pihak DPRD menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk. Ketua DPRD Kuningan menyatakan terbuka terhadap setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Hal ini dikarenakan mekanisme penanganan pelanggaran etik bersifat pasif, artinya lembaga hanya akan bertindak apabila ada pengaduan resmi.
Baca Juga:Jabar Terjunkan Anjing Pelacak Belgian Malinois – VideoPencarian Dan Evakuasi Korban Longsor Dihentikan Sementara – Video
Selain isu moralitas, FMPK dan gabungan Ormas juga menyinggung persoalan LGBT, peredaran obat keras, praktik prostitusi terselubung, dan maraknya bank emok yang dinilai meresahkan masyarakat. Mereka berharap DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menyuarakan penanggulangan masalah-masalah tersebut.
Rencananya, FMPK akan merangkum aspirasi ini secara tertulis, kemudian akan disampaikan kepada lembaga etik DPRD sebagai bentuk laporan resmi.