RADARCIREBON.TV- KPAI adalah singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
KPAI menilai program Barak militer di Jawa Barat, yang dirancang oleh Dedi Mulyadi kurang tepat.
Dalam keterangannya, komisi yang diberi tugas oleh negara untuk mengawasi dan melindungi hak anak Indonesia ini, meminta agar program Barak militer bagi pelajar nakal dievaluasi.
Baca Juga:Bolehkah Kurban 1 Ekor Kambing Betina?Sepeda Listrik 3 Jutaan, Mana Pilihan Anda
Dikritik KPAI Dedi Mulyadi Geram
Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, Jasra menyatakan bahwa program yang digagas oleh Dedi Mulyadi syarat dengan pelanggaran hak anak-anak.
Ia mencontohkan bahwa pelabelan anak nakal bagi siswa yang dapat mengarah pada diskriminasi, mengingat dalam undang-undang tentang perlindungan anak tidak terdapat istilah tersebut.
Bahkan KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana, serta pelatihan bagi para siswa yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
Cara Jasra mengingatkan bahwa pola pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak tidak dapat disamakan dengan pelatihan untuk calon prajurit TNI.
Atas dasar tersebut, KPAI mendesak pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut untuk tidak mengirimkan lagi siswa-siswa ke barat militer.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan kegeramannya karena terus disenggol Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Atas kritikan tersebut, Kang Dedi Mulyadi meminta agar KPAI tidak terus mengurusi programnya dalam membina anak yang nakal di barak militer.
Baca Juga:Rela Tak Makan Dan Tinggal Dikolong Jembatan, Inilah Perjuangan YusufHeboh! Buruh Kepung Istana Merdeka
Gubernur Jawa Barat itu meminta agar KPAI mencari urusan lain dan tidak hanya fokus pada program Barak militer miliknya.
Mantan Bupati Purwakarta ini beranggapan bahwa, selama ini KPAI terus-menerus mencari kesalahannya dari program yang sedang ia kerjakan.
Karena itu Dedi Mulyadi meminta agar KPAI lebih bersabar dan melihat hasilnya, daripada sibuk melakukan kritik atas program Barak militer yang sedang dikerjakan.
Sementara walikota Dedie A Rachim di kota Bogor, telah melihat langsung Barak militer yang disiapkan Batalyon Infanteri (Yonif) 315 Garuda, untuk tempat anak yang akan dididik nanti.
Walikota Dedi didampingi oleh komandan kodim 0606/kota Bogor, Kol Inf Dwi Agung Prihanto dan Danyonif 315/garuda, level INF Bistok Barry Simarmata mengelilingi Barak, yang berada dalam markas militer pasukan tempur AD tersebut.
Menurut mantan penyidik KPK ini, tempat yang sudah disiapkan tersebut akan diprioritaskan bagi anak tingkat SMA sederajat, yang memang pelaksanaannya telah dikoordinasikan dengan KCD provinsi Jawa Barat, serta melibatkan KPAID kota Bogor, serta psikolog dan pihak lain.
Beliau mengatakan bahwa “tempat bimbingan ini berada di yonif 315/garuda, yang beralamat di Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Tempat ini bisa menampung 100 orang dengan rincian 80 laki-laki dan 20 perempuan”.
Bagaimana menurut Anda? apakah anda setuju dengan KPAI mengenai ketidak setujuanya terhadap program Dedi Mulyadi, atau anda justru mendukung penuh program dari Dedi Mulyadi selaku gubernur jawa barat, demi masa depan dan kebaikan putra-putri anda? jika memang begitu, apa alasan anda?