Anggota DPRD Kabupaten Cirebon menyayangkan potensi Pasar Desa Japura Kidul yang tidak memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Pasar Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, tidak memberikan sumbangsih terhadap PADes. Sejak bertahun-tahun beroperasi dan sempat direvitalisasi menggunakan anggaran pemerintah, pasar milik desa ini justru tidak dikelola langsung oleh BUMDes maupun Pemerintah Desa Japura Kidul.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriati, menyayangkan potensi desa berupa pasar yang pengelolaannya dilakukan pihak ketiga, dan dianggap hanya menguntungkan sejumlah kelompok maupun individu. Pasalnya, jika pasar desa ini dikelola langsung oleh Pemerintah Desa Japura Kidul, potensi PADes bisa dimaksimalkan untuk membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Aktivitas Pungutan Parkir Di Sport Center Watubelah Ilegal – Video38 Persen APBD Kab. Cirebon Untuk Gaji Pegawai – Video
Menurut Diah, Pemerintah Desa Japura Kidul terkesan tidak memiliki kekuatan untuk membangun sistem pengelolaan pasar dengan baik. Sehingga selama bertahun-tahun pengelolaannya tidak jelas, padahal retribusi dari pedagang baik dalam sektor kebersihan, keamanan, maupun sewa lahan nominalnya sangat besar.
Sementara itu, Pemerintah Desa Japura Kidul disarankan untuk membuat Perdes tentang pengelolaan pasar, dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang sudah ada. Serta membangun koordinasi yang baik dengan BPD dan lembaga yang ada di desa, untuk dilibatkan dalam optimalisasi pengelolaan pasar desa, agar keberadaan pasar bisa memberikan sumbangsih terhadap APBDes.
Pasar Desa Japura Kidul ini memiliki puluhan kios dan los, dan para pedagang setiap hari memberikan setoran retribusi kepada pengelola. Pemerintah Desa Japura Kidul yang dianggap tak berkutik menghadapi pengelola pasar, diminta mengambil sikap tegas agar pengelolaan pasar desa menjadi tertib dan memberikan PADes untuk membantu program pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.