“Yang bersangkutan tidak mengajukan izin cerai secara administratif. Tapi tiba-tiba sudah menikah lagi. Akhirnya kami beri sanksi pemotongan gaji 50 persen selama setahun. Ini masih tergolong ringan,” tegas Deni.
Namun Dispendik Blitar tidak tinggal diam. Deni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi lebih keras jika ditemukan pelanggaran serupa. Termasuk opsi mencabut status PPPK bagi guru yang menyalahgunakan status kepegawaian untuk kepentingan pribadi.
“Kita sedang bangun etika dan karakter ASN yang berintegritas. Ini soal tanggung jawab, bukan cuma soal gaji tetap dan SK,” ucapnya.
Baca Juga:Bupati Imron Lantik 1.735 PPPK Di Stadion Watubelah – VideoAlhamdulillah!!! Akhirnya 1.735 PPPK Kabupaten Cirebon Dilantik: Ini Pesan Bupati Imron
Tak heran, kabar ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan kondisi rumah tangga guru PPPK, bahkan ada yang menyentil soal “loyalitas setelah naik gaji”.
“Dulu pas belum jadi PNS, nurut. Sekarang udah punya penghasilan tetap, malah minta cerai,” tulis salah satu komentar di X (Twitter).
Tapi ada juga yang membela, “Jangan buru-buru nge-judge. Kadang cerai itu jalan terbaik setelah bertahun-tahun ditahan demi anak dan ekonomi.”
Fenomena ini jelas menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan. Bukan cuma tentang kualitas mengajar, tapi juga soal mental dan karakter sosial para pendidik yang jadi teladan di tengah masyarakat.
Karena sejatinya, pendidikan tak hanya berhenti di kelas, tapi juga tercermin dalam cara kita menjalani hidup, termasuk urusan rumah tangga.