RADARCIREBON.TV – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah pada Selasa, 5 Agustus 2025. Persetujuan ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, meskipun masih ada tantangan struktural yang harus dihadapi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa perhatian utama dari APBD Perubahan ini akan tetap berfokus pada penyediaan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, stabilitas investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Prioritasnya tetap pada layanan dasar, perbaikan infrastruktur, stabilitas dalam investasi, dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat di Jawa Tengah,” tutur Luthfi setelah rapat.
Luthfi menjelaskan bahwa APBD Perubahan ini ditujukan untuk mendukung visi besar Jawa Tengah yang ingin maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa visi ini akan dijelaskan melalui berbagai aktivitas nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga akan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. “Visi ini nantinya akan diuraikan dalam rencana kegiatan yang sudah dilakukan,” tambahnya.
Baca Juga:Arsenal Siapkan Formasi Mengejutkan: Viktor Gyokeres & Noni Madueke Masuk PrediksiMau Tahu Siapa Menang Arsenal vs Villarreal? Cek Prediksi Ini!
Salah satu fokus utama ialah penanganan kemiskinan. Meskipun Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada triwulan II 2025, dari 9,58% menjadi 9,48%, pemerintah menyadari bahwa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Walaupun turunnya angka sebesar 0,10% patut diapresiasi, namun itu tidak cukup untuk membuat kita berpuas diri.
“Kita memiliki tim kerja yang akan bersinergi untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem di wilayah kita,” jelas Luthfi. Ia mencerminkan adanya usaha kolaboratif lintas sektor, meskipun efektivitas usahanya perlu dievaluasi secara terbuka.
Program yang dilaksanakan mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan sosial, serta peningkatan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama, terlebih lagi dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan mencapai swasembada.
Jawa Tengah diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional, sehingga infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai dasar ekonomi masyarakat yang tangguh. Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa struktur APBD Perubahan 2025 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp24,57 triliun dan belanja daerah Rp25,15 triliun. Dengan defisit senilai Rp577 miliar, pemerintah berencana untuk menutup defisit tersebut melalui pembiayaan yang sama.