Lebih disesalkan lagi, tidak ada rincian jelas mengenai skema perlindungan sosial bagi warga yang terkena dampak. Kenaikan pajak yang signifikan ini seharusnya diiringi dengan kebijakan fiskal yang lebih adil seperti subsidi silang, keringanan untuk kelompok yang rentan, atau penerapan tarif progresif yang mempertimbangkan nilai lahan dan kemampuan ekonomi. Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan ini nampak sebagai langkah cepat dari segi fiskal yang mengabaikan kesenjangan sosial yang ada.
Kritik yang muncul bukan hanya sekadar penolakan terhadap pajak, melainkan tuntutan untuk transparansi, partisipasi, dan keadilan. Masyarakat ingin mengetahui, untuk apa dana ini akan digunakan? Bagaimana pengawasan anggaran dilakukan? Apa jaminan bahwa pendapatan dari kenaikan PBB akan kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang lebih baik?
Kenaikan PBB ini seharusnya dapat berfungsi sebagai alat fiskal yang efektif, jika dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan. Namun, ketika kebijakan dibuat secara top-down, tanpa partisipasi yang berarti, serta tanpa strategi perlindungan bagi kelompok rentan, maka kepercayaan masyarakat bisa terkikis. Ini bukan hanya masalah tarif pajak, tetapi juga menyangkut rasa keadilan yang hilang dari warga yang paling terpengaruh.
Baca Juga:Pemerintah Pati Buka-bukaan: Ini Alasan PBB Naik 250%Siapa Sudewo? Yuk Intip Profil Bupati Pati yang Viral Menaikkan PBB 250 Persen
Di tengah perhatian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan tindakan perbaikan. Bukan dengan membatalkan kebijakan secara sembarangan, tetapi dengan menyediakan kesempatan untuk berdialog secara tulus dan terbuka, merancang ulang strategi pemasukan daerah yang tidak hanya membebani warga, serta memastikan setiap uang yang diperoleh dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk manfaat yang jelas. Bukan pula dengan menantang pengkritik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bertanggungjawab, bukan pemimpin yang terlihat “jagoan”.