Ketua DPRD Kabupaten Cirebon mendesak eksekutif untuk mengevaluasi perencanaan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama sektor infrastruktur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti tidak idealnya alokasi anggaran untuk infrastruktur. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mendesak eksekutif untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pasalnya, DPRD menilai perencanaan untuk anggaran belanja modal perbaikan infrastruktur jalan tidak proporsional. Sophi menyoroti dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), total belanja daerah mencapai empat koma tiga puluh sembilan triliun, sedangkan belanja modal mencapai tiga ratus enam puluh dua miliar.
Baca Juga:Ibu Rumah Tangga Diberi Pelatihan Membatik – VideoMangrove Desa Ender Akan Dibuat Wisata Berkonsep Kampung Nelayan – Video
Dalam rapat Badan Anggaran, Sophi menjelaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dianggarkan hanya seratus tujuh puluh miliar. Sophi menegaskan, anggaran untuk infrastruktur seharusnya minimal tiga ratus miliar rupiah, karena infrastruktur menyangkut kepentingan banyak sektor kegiatan masyarakat.
Sementara, melalui Rapat Banggar, DPRD Kabupaten Cirebon mengklaim akan memperkuat komitmen dalam memperjuangkan prioritas anggaran untuk infrastruktur jalan dalam APBD 2026. Sophi bahkan menekankan bahwa yang digunakan adalah uang rakyat, dan perencanaan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kabupaten Cirebon sepakat bahwa prioritas APBD 2026 untuk pembangunan jalan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga diminta untuk mengevaluasi anggaran kegiatan seremonial agar dialihkan ke infrastruktur jalan.