CIREBON – Peresmian jembatan gantung sepanjang 230 meter dengan lebar 1,8 meter penghubung antar dua daerah Kabupaten Cirebon Jawa Barat dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah dari Kementerian PUPR mendapatkan apresiasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Ismiyatul Fatihiyah. Pasalnya, jembatan tersebut sangat membantu dan memudahkan aktifitas serta mobilisasi masyarakat di dua wilayah. Pihaknya berharap, Pemkab Cirebon khususnya, menyediakan anggaran untuk pemeliharaan agar tetap dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.
Selain efisiensi jarak tempuh warga perbatasan, juga sangat mendukung aktifitas sosial lainnya. Tentu, kedepan aspirasi pembangunan khususnya diwilayah Timur Cirebon perlu dikawal dan diprioritaskan.
Atas hal itu, Ismiyatul Fatihiyah menjelaskan, bahwa usulan jembatan gantung ini sejak Tahun 2022 akhir yang disampaikan via Anggota DPR RI H Dedi Wahidi yang saat itu di Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PUPR. Kemudian, berproses dan pihaknya bersyukur jembatan gantung sudah diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat.
Baca Juga:Antusias Warga Ikuti English Speaking Club Dispusip – VideoAnggota DPRD Kota Cirebon Usulkan Stimulus Anggaran Untuk HUT RI – Video
“Hari ini jembatan gantung resmi diserahterimakan pada Pemkab Cirebon, saya juga meminta Pemkab menganggarkan biaya untuk pemeliharaan nanti ke depannya. Tentu bersama masyarakat, kita jaga bangunan jembatan ini untuk terus lestari dan bermanfaat,” ujar Ismi sapaan akrab Ismiyatul Fatihiyah.
Sebenarnya, kata Ismi, usulan ini berbarengan dengan usulan perbaikan tanggul sepanjang Desa Kalibuntu dan Dukuhwidara yang saat itu rusak parah. “Alhamdulillah, sejak tahun lalu keduanya dibangun, jembatan gantung sudah selesai dan diresmikan. Sedang tanggul masih proses finishing,” imbuhnya.
Jembatan ini, kata dia, diharapkan bisa bermanfaat untuk percepatan mobilisasi sosial ekonomi lintas desa, lintas kabupaten, bahkan lintas propinsi.
“Kita akan terus kawal aspirasi pembangunan di Wilayah Timur Cirebon untuk sepenuhnya bagi masyarakat. Tentu, dukungan semua pihak juga harus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan layanan masyarakat,” terangnya. (*)