Menkeu Purbaya Yudhi Enggan APBN Untuk Bayar Utang Kereta Cepat

menkeu purbaya enggan bayar utang kereta cepat. Foto: tangkapan layar depan radarcirebon.tv
menkeu purbaya enggan bayar utang kereta cepat. Foto: tangkapan layar depan radarcirebon.tv
0 Komentar

RADARCIREBON.TV Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan menjadikan APBN ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Baca Juga:Bakal Panas! Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Whoosh: “Jangan Kalau Enak Swasta, Kalau Enggak Enak Government!”Purbaya Yudhi Sadewa Guyur Rp 200 T ke Enam Bank Umum

APBN untuk bayar utang kereta cepat

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun. Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

0 Komentar