DINAS Tenaga Kerja Kota Cirebon menggelar rapat LKS Tripartit dengan membahas pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja difabel. Disnaker mengantongi 439 data difabel yang dihimpun dari Dinsos dan Dinsdik dan menyiapkan skema penempatan sesuai ketentuan undang-undang.
Rapat LKS Tripartit Kota Cirebon kembali digelar dengan fokus pembahasan pemberdayaan difabel dalam dunia kerja. Pertemuan ini melibatkan Pemerintah, APINDO, dan SPSI untuk merumuskan langkah kolaboratif dalam memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas.
Disnaker menyampaikan, saat ini terkumpul 439 data difabel dari hasil kerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Data tersebut berasal dari berbagai kategori, termasuk anak-anak, pelajar, dan lulusan baru yang membutuhkan akses ke dunia kerja. Disnaker juga membuka kesempatan bagi difabel yang belum terdata untuk mendaftar agar dapat masuk ke dalam sistem pemetaan.
Baca Juga:Ditjen Dukcapil Jemput Bola Dekatkan Layanan Adminduk – VideoMangrove Mission Di Hari Menanam Nasional – Video
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perusahaan wajib menyediakan sedikitnya satu persen kursinya untuk tenaga kerja difabel. Persyaratan ini ditegaskan kembali dalam rapat sebagai bentuk pemenuhan hak difabel di dunia kerja.
Ketua DPK APINDO Kota Cirebon, Agus Subiyakto, menyampaikan, pihaknya sedang mengklasifikasikan data secara personal untuk mengetahui potensi masing-masing difabel. Hal ini penting mengingat setiap difabel memiliki kondisi yang berbeda, baik secara fisik maupun mental.
Dalam forum LKS Tripartit tersebut, APINDO menyampaikan harapan agar difabel dapat diberdayakan lebih optimal, sehingga memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi dalam dunia usaha. Disnaker menegaskan, rapat Tripartit ini akan menjadi dasar untuk menyiapkan skema pemetaan potensi dan penempatan difabel di perusahaan-perusahaan di Kota Cirebon.