Dalam peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh setiap tanggal 15 Januari, menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memegang peranan vital dalam menjaga pilar demokrasi, ekonomi, sosial, hingga budaya nasional. Namun, di tengah perayaan tahun 2026 ini, terselip kekhawatiran besar mengenai kemandirian otonomi desa akibat penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Di momentum peringatan Hari Desa Nasional 2026 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, perlu ada perlindungan terhadap marwah desa serta kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada keberlanjutan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan ekosistem informasi yang sehat, visi untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit tercapai. Kedaulatan desa bukan hanya soal status, melainkan soal kemampuan untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara mandiri.
Baca Juga:Bencana! Dalam Tiga Hari Real Madrid Kehilangan Dua Gelar, Kalah Dari Albacete Tambah Luka Semakin DalamDPRD Majalengka Sidak, Akses Wisata Jadi Sorotan – Video
Kuwu Cibogo, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Ahmad Hudori menegaskan bahwa desa semestinya semakin berdaya secara otonomi. Mengingatkan bahwa secara historis, eksistensi desa telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.
Desa adalah ujung tombak pelayanan publik, dari urusan administrasi kelahiran hingga kematian, masyarakat yang selalu datang ke desa. Jika desanya kuat, maka Indonesia pun hebat.
Dengan anggaran yang terbatas, desa akan mengalami kesulitan besar dalam merealisasikan program pembangunan hasil Musyawarah Desa. Padahal, manfaat Dana Desa sangat nyata dirasakan masyarakat, mulai dari jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase, lapangan olahraga, hingga pasar desa dan BLT.