Pasca audiensi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Puskesos, DPMD Kabupaten Cirebon akan mengumpulkan para kuwu untuk mambahas pola kerja dan dukungan desa terhadap Puskesos.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cirebon menyiapkan langkah tindak lanjut terkait kesejahteraan SDM Puskesos di tingkat desa. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Bupati Cirebon saat audiensi bersama Forum Puskesos dan pemerintah daerah. Kepala
DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengundang para kuwu dalam waktu dekat untuk membahas pola kerja dan dukungan desa terhadap Puskesos.
Baca Juga:Aksi Mimbar Bebas Selamatkan Pendapatan Asli Desa Gombang – VideoPenonaktifan BPJS PBI Dampak Efesiensi Anggaran Pusat – Video
Menurut Iwan, dalam Peraturan Bupati Nomor Tujuh Puluh Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Puskesos kini leading sektor berada di Dinas Sosial. Sementara secara struktural di desa, kuwu menjadi penanggung jawab dan Kasi Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator.
Iwan menyebut sumber pembiayaan operasional Puskesos memungkinkan berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, hingga anggaran desa. Namun implementasinya berbeda di setiap desa tergantung kemampuan keuangan masing-masing.
Terkait kewajiban Musyawarah Desa (Musdes) DTKS setiap bulan, DPMD mengakui sebagian kuwu merasa keberatan mengingat penurunan alokasi dana desa dan dampak biaya operasional. Meski demikian, DPMD akan mendorong agar Musdes tetap dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih sederhana.
Rapat bersama para kuwu dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Tidak hanya membahas Puskesos, namun juga berbagai persoalan strategis lain terkait pemerintahan desa.