Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cirebon terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dari ratusan BUMDes yang ada, sebagian dinilai menunjukkan progres positif, namun sebagian lain masih membutuhkan pembinaan dan penguatan manajemen usaha.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon menilai dari ratusan BUMDes yang ada, wajib mendukung program ketahanan pangan dengan bantuan dana desa sebesar dua puluh persen. Anggaran tersebut wajib disalurkan melalui BUMDes, dengan penentuan tema usaha sesuai hasil musyawarah desa.
Untuk BUMDes sendiri, umumnya tema usaha yang dikembangkan meliputi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Salah satu contoh BUMDes yang dinilai memiliki perkembangan positif berada di Desa Munjul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Aksi Mimbar Bebas Selamatkan Pendapatan Asli Desa Gombang – VideoPenonaktifan BPJS PBI Dampak Efesiensi Anggaran Pusat – Video
Menurut Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, BUMDes Desa Munjul telah menunjukkan hasil nyata dengan unit usaha peternakan ayam dan kambing yang mampu menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah dan telah dilaporkan dalam LPJ.
Namun demikian, DPMD menilai kondisi BUMDes di Kabupaten Cirebon masih berada di antara hidup dan mati. Saat ini, DPMD masih menunggu laporan dari pihak kecamatan untuk memetakan kondisi riil BUMDes di masing-masing desa.
Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan pengelolaan usaha. Sejumlah BUMDes telah menunjukkan progres yang baik, namun tidak sedikit pula yang mengalami kendala, terutama dalam manajemen usaha dan penentuan fokus bisnis.
Kendala juga banyak dihadapi BUMDes yang bergerak di sektor peternakan, seperti risiko teknis dan fluktuasi usaha. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dalam dunia usaha.
Untuk meningkatkan kapasitas BUMDes, DPMD Kabupaten Cirebon secara rutin melakukan pembinaan dan pelatihan, termasuk dengan menghadirkan narasumber dari luar. Pembinaan dilakukan secara reguler sesuai kebutuhan teknis di lapangan.