DPRD Kota Cirebon menyebut penurunan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dapat mengancam program pemerataan pembangunan Kota Cirebon. Namun, upaya menyerap potensi pendapatan lain akan terus dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran.
Turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerataan pembangunan yang ada di Kota Cirebon.
Penurunan TKD yang mencapai dua ratus dua puluh koma lima miliar rupiah ini dapat juga dilihat berdasarkan pos belanja modal. Pada tahun sebelumnya, dana yang dialokasikan mencapai sekitar seratus lima puluh tiga miliar, sedangkan untuk saat ini hanya terpasang sekitar lima puluh miliar. Angka tersebut tentu dapat berdampak pada pemerataan pembangunan.
Baca Juga:Aksi Mimbar Bebas Selamatkan Pendapatan Asli Desa Gombang – VideoPenonaktifan BPJS PBI Dampak Efesiensi Anggaran Pusat – Video
Di sisi lain, penurunan TKD juga berdampak pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, telah menerima berbagai keluhan dari SKPD dan tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Ia juga berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat segera membuat kajian besar terkait potensi pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan tidak terulang di permasalahan yang sama.