4.Landasan Hukum dan Cakupan Penerima
THR merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berlaku luas, termasuk untuk sektor swasta. Setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya sesuai masa kerja.
Di sisi lain, Gaji ke-13 lebih spesifik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan kebijakan internal instansi. Di sektor swasta, pemberian Gaji ke-13 tidak bersifat wajib dan sangat bergantung pada kebijakan atau kemampuan masing-masing perusahaan. Bagi ASN, aturan mengenai kedua tunjangan ini biasanya diperbarui setiap tahun melalui Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Dengan memahami poin-poin di atas, Anda kini tidak perlu bingung lagi membedakan keduanya. Pastikan untuk mengelola dana tersebut dengan bijak agar manfaatnya benar-benar terasa sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jangan sampai “dana pendidikan” dari Gaji ke-13 justru habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif saat lebaran!