RADARCIREBON.TV- Pertanyaan mengenai kapan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) cair selalu menjadi perhatian menjelang Hari Raya Idulfitri.
Setiap tahun, pemerintah menetapkan kebijakan khusus terkait jadwal dan komponen pembayaran THR bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Untuk 2026, pola kebijakan diperkirakan masih mengikuti mekanisme yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, yakni pencairan dilakukan sebelum Hari Raya guna mendukung daya beli masyarakat.
Secara umum, pemerintah biasanya mengumumkan jadwal pencairan THR ASN sekitar satu hingga dua pekan sebelum Idulfitri. Dalam praktik sebelumnya, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Kebijakan ini bertujuan agar ASN memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran, sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.
Baca Juga:Pinjam Rp300 Juta Lewat KUR BRI 2026, Bisa atau Tidak? Ini Hal Penting yang Wajib Dipahami Pelaku UMKMHarga Emas Hari Ini Naik-Turun Bikin Deg-degan! Investor Pantau Pergerakan Logam Mulia di Tengah Ketidakpastia
Jadwal Resmi, Skema Pembayaran, dan Komponen yang Diterima PNS
Hari Raya Idulfitri 2026 sendiri diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April 2026, menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka THR ASN kemungkinan besar cair pada pertengahan hingga akhir Maret 2026. Namun demikian, kepastian tanggal tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan yang biasanya dirilis menjelang Ramadan.
Dari sisi komponen pembayaran, dalam beberapa tahun terakhir THR ASN terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Tunjangan melekat tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan status pegawai. Untuk ASN di instansi pusat, pembayaran biasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara bagi ASN di daerah, pembayaran disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan memasukkan komponen tunjangan kinerja (tukin) secara penuh atau sebagian dalam perhitungan THR, tergantung kondisi fiskal negara. Kebijakan ini kerap menjadi perhatian karena besarannya dapat berbeda antarinstansi. ASN di kementerian atau lembaga dengan tukin tinggi tentu menerima nominal THR yang lebih besar dibanding instansi lain.
Selain ASN aktif, pensiunan PNS juga biasanya menerima THR. Pembayaran bagi pensiunan umumnya dilakukan melalui PT Taspen (Persero) untuk PNS dan PT Asabri (Persero) bagi prajurit TNI dan anggota Polri. Komponen yang diterima pensiunan biasanya setara dengan uang pensiun bulanan tanpa tambahan tukin, sesuai ketentuan yang berlaku.