RADARCIREBON.TV – Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat geger dunia politik daerah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terbaru, lembaga antirasuah itu mengamankan Syamsul Auliya Rachman, Bupati Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Operasi senyap tersebut dilakukan pada Jumat dan langsung menyeret orang nomor satu di pemerintahan daerah itu ke pusaran kasus yang kini tengah didalami penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar tersebut. Namun ia belum mengungkap detail perkara yang menjerat sang bupati.
Baca Juga:Ramadhan Diguncang OTT! KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia ArafiqKPK OTT Wali Kota Madiun, Diduga Terima ”Fee” Proyek dan Dana CSR
“Benar,” ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi mengenai OTT tersebut.
Meski belum dijelaskan secara rinci terkait dugaan korupsi yang melibatkan Syamsul Auliya Rachman, penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi senyap KPK.
Dalam beberapa tahun terakhir, OTT terhadap kepala daerah menjadi salah satu strategi utama KPK untuk memutus praktik suap dan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Menariknya, penangkapan Bupati Cilacap ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah operasi serupa digelar di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Dalam OTT yang dilakukan pada Senin (9/3) malam itu, KPK turut mengamankan Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong.
Tak tanggung-tanggung, operasi tersebut menjaring total 13 orang yang diduga terlibat dalam perkara yang kini tengah didalami penyidik.
Setelah operasi berlangsung, penyidik KPK langsung melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari proses pengumpulan barang bukti.
Baca Juga:Akui Salah! Jaksa Tuntut Hukuman Mati ABK Kasus 2 Ton Sabu, Minta Maaf di DPR: “Ini Jadi Pelajaran Besar”Federico Valverde, Kisah Burung Pipit Jadi Burung Elang, Kini Kapten Real Madrid
Langkah cepat ini menegaskan komitmen KPK dalam memburu praktik korupsi di daerah.
Rentetan OTT terhadap dua kepala daerah dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah kini semakin ketat.
KPK juga diyakini masih terus mendalami aliran dana, kemungkinan adanya jaringan penerima suap, hingga pihak swasta atau pejabat lain yang diduga ikut terlibat.
Publik kini menunggu konferensi pers resmi dari KPK yang biasanya digelar setelah proses pemeriksaan awal selama 1×24 jam.
Jika bukti dinilai cukup, status para pihak yang diamankan bisa segera ditingkatkan menjadi tersangka.
Sinyal dari KPK jelas: tak ada ruang aman bagi koruptor, bahkan bagi mereka yang duduk di kursi kepala daerah. Operasi senyap terus berjalan, dan jerat hukum siap menunggu siapa saja yang bermain-main dengan uang rakyat.