RADARCIREBON.TV – Rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan bukan tanpa alasan. Di balik kebijakan tersebut, terdapat sejumlah faktor yang memicu kekhawatiran dan kritik dari berbagai kalangan, terutama para pengurus koperasi desa.
Salah satu penyebab utama munculnya polemik adalah adanya potensi ketimpangan kesejahteraan antara tenaga SPPI dan pengurus koperasi yang sudah ada. Selama ini, pengurus koperasi bekerja tanpa gaji tetap dan hanya mengandalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai sumber penghasilan. Dalam banyak kasus, bahkan SHU yang diterima tidak selalu besar atau stabil.
Di sisi lain, tenaga SPPI yang direkrut melalui program pemerintah berpotensi mendapatkan gaji tetap sebagai bagian dari penugasan negara. Perbedaan sistem imbalan ini menjadi pemicu utama rasa ketidakadilan. Pengurus lama yang telah mengabdi bertahun-tahun merasa tidak mendapatkan perhatian yang sebanding dengan tenaga baru yang akan ditempatkan.
Baca Juga:Fakta Penting Perekrutan SPPI Koperasi Merah Putih untuk Mengelola Kopdes di Seluruh IndonesiaSudah 10 Orang! Daftar Kepala Daerah yang Tersandung OTT KPK di Era Presiden Prabowo
Faktor kedua adalah kurangnya kejelasan terkait pembagian peran dan kewenangan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai posisi tenaga SPPI dalam struktur koperasi desa. Apakah mereka akan memiliki kewenangan pengambilan keputusan atau hanya berperan sebagai pendamping masih belum dijelaskan secara transparan.
Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik internal. Dalam organisasi koperasi yang berbasis keanggotaan, setiap keputusan idealnya diambil secara demokratis oleh pengurus dan anggota. Jika tenaga dari luar memiliki kewenangan yang besar tanpa mekanisme yang jelas, hal ini berpotensi mengganggu sistem yang sudah berjalan.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan adanya pendekatan top-down dalam pembangunan koperasi. Pemerintah dinilai lebih memilih menghadirkan tenaga baru dibandingkan memberdayakan sumber daya manusia lokal yang sudah ada. Padahal, pengurus koperasi desa umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Faktor lain yang turut memicu sorotan adalah keterlibatan berbagai institusi dalam program ini, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto. Keterlibatan lembaga seperti TNI dan Polri dalam proses pelatihan menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan pendekatan program, apakah tetap berfokus pada penguatan ekonomi atau memiliki dimensi lain.