Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon mengagendakan penyampaian LKPJ Bupati tahun 2025 serta pemandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp4,4 triliun atau 96 persen dari target.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon digelar dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2025, sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah.Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori. Dalam forum tersebut disampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 96 persen dari target Rp4,5 triliun.Raden Hasan Basori menyatakan, LKPJ menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hasil evaluasi ini akan dituangkan dalam rekomendasi strategis untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan.Selain itu, DPRD juga menyampaikan pandangan terhadap tiga Raperda yang diajukan eksekutif, yakni pembentukan produk hukum daerah, perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta infrastruktur pasif telekomunikasi.Salah satu perwakilan Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penataan jaringan kabel telekomunikasi agar lebih tertib dan tidak mengganggu estetika, percepatan sertifikasi aset daerah, serta digitalisasi produk hukum agar mudah diakses masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana.DPRD menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan daerah agar lebih transparan, tertib, dan berdampak bagi masyarakat.