Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai kebijakan sewa kendaraan dinas ASN sudah tepat. Langkah ini diambil berdasarkan kondisi kendaraan lama yang banyak mengalami kerusakan.Kebijakan sewa kendaraan dinas menjadi salah satu strategi efisiensi anggaran di Kabupaten Cirebon. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati menjelaskan, banyak kendaraan operasional lama terutama di tingkat kecamatan sudah mengalami kerusakan berat.Kondisi tersebut membuat pengadaan baru menjadi berat jika harus menanggung seluruh biaya pendukung. Melalui skema sewa, pemerintah menggabungkan berbagai komponen biaya dalam satu anggaran.Komponen tersebut meliputi pengadaan, pajak, pemeliharaan, asuransi, dan bahan bakar minyak. Dengan sistem ini, pemerintah tidak perlu lagi menanggung risiko perawatan dan kerusakan kendaraan, karena sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia.Selain itu, skema sewa juga dinilai lebih efisien dalam jangka panjang, terutama jika dihitung dalam masa pakai kendaraan hingga tujuh tahun. Menariknya, pemerintah daerah juga tetap mendapatkan manfaat dari pajak kendaraan yang dibayarkan pihak ketiga, yang sebagian masuk ke kas daerah.Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemkab Cirebon menilai sistem sewa masih menjadi opsi paling efisien untuk menjaga pelayanan publik.