Porsi belanja pegawai di Kabupaten Majalengka menembus 39 persen dari total anggaran dan melampaui batas nasional. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mencari solusi agar keuangan tetap stabil tanpa mengganggu pelayanan, dan saat ini sedang menunggu arahan pusat. Beban belanja pegawai di Pemkab Majalengka menjadi sorotan setelah mencapai sekitar 39 persen dari total anggaran daerah. Angka ini melampaui batas ideal nasional sebesar 30 persen dan memicu defisit sekitar 49 miliar. Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyebut kondisi ini tidak hanya terjadi di daerahnya, tetapi juga dialami banyak daerah lain di Indonesia. Tingginya belanja pegawai menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan anggaran pembangunan. Meski begitu, pemerintah daerah tidak akan mengambil langkah ekstrem seperti merumahkan pegawai dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menimbulkan dampak sosial bagi para pegawai, terutama PPPK, dan saat ini sedang menunggu keputusan kebijakan dari pemerintah pusat. Sementara, aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat nasional yang harus dipenuhi daerah. Majalengka kini berupaya mencari strategi agar aturan berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.