Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan Work From Home atau WFH. Namun instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dikecualikan agar pelayanan tetap berjalan.
Kebijakan Work From Home atau WFH akan diterapkan secara selektif pada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Cirebon yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Langkah ini diambil untuk menjaga kinerja Aparatur Sipil Negara sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menerapkan WFH pada hari Jumat dan akan dimulai pada minggu pertama bulan April ini. Kebijakan WFH yang menjadi arahan pemerintah pusat, bertujuan untuk melakukan penghematan energi terutama bahan bakar minyak.
Baca Juga:Alasan DLH Lamban Angkut Sampah – VideoCapaian 72 Persen, Inspektorat Kab. Cirebon Masih Hadapi Kendala – Video
Bupati Imron menjelaskan, penerapan WFH di Kabupaten Cirebon akan dilakukan pengecualian bagi instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, diantaranya Disdukcapil, perizinan, kesehatan dan sektor lain yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pengecualian WFH dimaksudkan agar pelayanan publik tetap berjalan normal, meski pemerintah menerapkan WFH terutama bagi eselon dua.
Sementara, Bupati Imron memastikan instansi yang memberikan pelayanan langsung akan tetap beroperasi seperti biasa, agar masyarakat tidak terganggu dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan WFH, termasuk dalam hal koordinasi dan pengawasan kinerja pegawai, agar produktivitas ASN tetap terjaga.
Dengan penerapan WFH secara selektif Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.