RADARCIREBON.TV – Iran resmi menerapkan rute pelayaran alternatif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz pada Kamis (9/4/2026). Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap ancaman ranjau laut yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran di jalur utama. Langkah tersebut diambil di tengah situasi kawasan yang masih tegang, meskipun telah disepakati gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif.
Dalam pernyataan resminya, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menginstruksikan seluruh kapal untuk mengikuti jalur alternatif yang telah ditentukan. Pengaturan rute ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga memungkinkan Iran meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran di wilayah strategis tersebut. Dengan sistem ini, pergerakan kapal menjadi lebih terkontrol, sekaligus memperkuat posisi Iran dalam mengelola lalu lintas di Selat Hormuz.
Secara teknis, rute baru mengatur arah kapal secara lebih ketat. Kapal yang datang dari Laut Oman diarahkan untuk melewati sisi utara Pulau Larak sebelum memasuki Teluk Persia, sementara kapal yang keluar harus melalui jalur di sisi selatan pulau tersebut. Skema ini menciptakan pola lalu lintas satu arah yang lebih terstruktur, namun di sisi lain juga berpotensi memperlambat arus pelayaran.
Baca Juga:Penolakan Negara-Negara Teluk terhadap Rencana Iran Mengenakan Biaya Transit di Selat HormuzSituasi Mencekam di Selat Hormuz! Kapal Pertamina Dapat Lampu Hijau dari Iran, Ini Kabar Terbarunya
Meskipun jalur alternatif telah dibuka, kapasitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami pembatasan signifikan. Iran dilaporkan hanya mengizinkan sekitar 12 kapal per hari melintas, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai lebih dari 100 kapal per hari. Penurunan drastis ini menunjukkan adanya pengetatan kontrol yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi energi global.
Dalam perkembangan lain, muncul wacana penerapan biaya transit bagi kapal yang melintasi jalur tersebut. Kebijakan ini disebut menyerupai sistem yang diterapkan di terusan internasional seperti Suez dan Panama. Namun, rencana ini menuai penolakan dari sejumlah negara di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar, yang menilai kebijakan tersebut dapat menambah beban biaya perdagangan dan mengganggu stabilitas ekonomi regional.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur paling vital di dunia, karena mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak global. Gangguan yang terjadi di kawasan ini telah berdampak langsung pada pasar energi internasional, dengan lonjakan harga minyak yang sempat menembus angka US$120 per barel. Situasi ini memperlihatkan betapa sensitifnya stabilitas geopolitik Timur Tengah terhadap dinamika ekonomi global.