RADARCIREBON.TV – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunjukkan ijazah asli kepada publik meskipun ada permintaan dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi menyatakan bahwa dokumen tersebut hanya akan dibuka dalam forum resmi di pengadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2026). Ia menilai bahwa tudingan ijazah palsu seharusnya dibuktikan oleh pihak yang menuduh, bukan sebaliknya.
Menurut Jokowi, logika hukum harus ditegakkan dengan benar, di mana pihak penuduh memiliki kewajiban untuk menghadirkan bukti. Ia menolak jika setiap tuduhan harus dijawab dengan menunjukkan dokumen pribadi tanpa melalui proses hukum yang jelas.
Baca Juga:Strategi Pemerintah Perkuat Rupiah Saat Krisis, Kunci Utama Kembalikan Kepercayaan104 Sekolah Rakyat Dikebut Rampung Juni 2026, Pemerintah Kejar Akses Pendidikan Merata
“Kalau semua orang menuduh lalu yang dituduh harus menunjukkan bukti, itu bisa jadi preseden yang tidak baik. Prosesnya harus melalui jalur hukum,” tegasnya.
Terkait langkah Jusuf Kalla yang melaporkan pihak tertentu ke kepolisian karena namanya ikut terseret dalam kasus ini, Jokowi memilih tidak berspekulasi. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditangani secara objektif.
Jokowi juga menilai langkah pelaporan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam upaya mencari kejelasan hukum. Ia menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.
Lebih lanjut, Jokowi berharap kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret namanya dapat segera naik ke tahap persidangan. Ia menyebut bahwa proses hukum yang sudah berjalan hampir satu tahun perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
Menurutnya, pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk menguji kebenaran suatu tuduhan. Jika nantinya hakim memerintahkan, Jokowi menyatakan siap untuk menunjukkan seluruh ijazah aslinya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Forum yang benar itu ada di pengadilan. Di sana nanti akan jelas mana yang benar dan mana yang tidak,” ujarnya.
Jokowi juga membantah anggapan bahwa kasus ini telah memecah belah masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut lebih kepada urusan pribadi terkait tuduhan yang mencemarkan nama baiknya.