RADARCIREBON.TV – Pemerintah bersama DPR RI memastikan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan tetap bisa memperoleh layanan di rumah sakit. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu yang sempat khawatir kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan.
Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan selama masa transisi. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk tetap melayani peserta PBI yang dinonaktifkan, khususnya dalam periode transisi yang telah ditetapkan.
Dalam kebijakan terbaru, sekitar 11 juta peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan tetap dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan selama tiga bulan masa transisi. Selama periode ini, iuran mereka tetap ditanggung oleh pemerintah sehingga pasien tetap bisa mengakses layanan, baik untuk penyakit ringan hingga kondisi berat atau katastropik.
Baca Juga:Lawan Kelas Dunia! Timnas Indonesia Dikabarkan Lawan Oman dan Italia di FIFA Matchday Juni 2026Resmi! AFC Umumkan Drawing Piala Asia 2027, Ini Posisi Indonesia di Pembagian Pot
Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pembaruan data penerima bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan iuran BPJS Kesehatan benar-benar tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori kurang mampu.
Selama masa transisi berlangsung, peserta yang dinonaktifkan diminta segera melakukan proses reaktivasi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan mekanisme verifikasi ulang untuk menilai kembali kondisi ekonomi masing-masing peserta. Jika terbukti masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, maka status PBI akan diaktifkan kembali. Namun jika masuk kategori mampu, peserta akan dialihkan ke skema mandiri.
Dalam praktiknya, pemerintah juga telah melakukan reaktivasi bertahap terhadap sebagian peserta. Tercatat ratusan ribu peserta telah kembali diaktifkan, terutama mereka yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan penanganan segera. Selain itu, jutaan peserta lainnya juga mengalami perubahan segmen kepesertaan sesuai hasil verifikasi terbaru.
Meski demikian, DPR menyoroti masih adanya kendala di lapangan, seperti laporan sejumlah rumah sakit yang menolak pasien dengan status nonaktif. Menanggapi hal tersebut, DPR menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan wajib mematuhi kesepakatan dan tetap memberikan pelayanan tanpa pengecualian selama masa transisi berlangsung.