DPRD Kabupaten Cirebon menekankan tingginya belanja pegawai yang masih berada di atas ketentuan nasional. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi ruang fiskal untuk pembangunan daerah.
DPRD Kabupaten Cirebon menekankan tingginya belanja pegawai yang masih berada di atas ketentuan nasional. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi ruang fiskal untuk pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menyampaikan bahwa porsi belanja pegawai saat ini masih berada di kisaran 36 persen. Angka tersebut dinilai perlu segera ditekan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Baca Juga:Serah Terima Aset Perumahan Ke Pemerintah Masih Rendah – VideoDPKPP Ancam Akan Berikan Sanksi Kepada Developer Bandel – Video
Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menurunkan belanja pegawai maksimal hingga 30 persen paling lambat tahun 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan minimal 40 persen anggaran, bagi belanja infrastruktur guna mendukung pembangunan.
Hasan menegaskan, kondisi ini menjadi catatan penting dalam penyusunan anggaran ke depan. Ia mendorong pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian secara bertahap agar struktur APBD lebih proporsional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan.
DPRD Kabupaten Cirebon berharap, langkah ini tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga mampu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur, dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.