Prabowo juga menekankan bahwa semua menteri dan kepala badan harus melakukan pembersihan birokrasi masing-masing, karena banyak pengusaha yang mengeluhkan praktik pungutan liar yang masih marak. Ia menegaskan tidak akan ragu menindak siapapun yang melanggar.
Respons Menteri Keuangan yang Hati-hati
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons persoalan ini dengan penuh kehati-hatian. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pencopotan Djaka, ia menyatakan akan mengikuti perintah Presiden dan masih menunggu perkembangan kasus hukum sebelum mengambil keputusan. Saat namanya disebut di persidangan, Purbaya memilih irit bicara dan hanya mengatakan, “Yang bilang siapa? KPK ya? Ya kita lihat saja.”
Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan bahwa keputusan mengenai posisi Djaka akan diberikan dalam pekan itu juga. Namun dinamika di lapangan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih berhati-hati. Purbaya juga mengklarifikasi isu yang beredar mengenai kemungkinan peleburan institusi Bea Cukai dengan Danantara, dan menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar.
Baca Juga:Heboh di Threads, Bea Cukai Dituding Curi Barang Kiriman dari Sudan, Begini KlarifikasinyaLowongan Bea Cukai untuk Lulusan SMA Dibuka: Ini Posisi, Syarat Lengkap, dan Cara Daftarnya
Desakan Pencopotan dari Berbagai Pihak
Publik dan sejumlah pengamat tidak tinggal diam. Pengamat Politik dan Hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatannya. Menurutnya, munculnya nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam dakwaan jaksa KPK merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar urusan internal administratif.
Muslim Arbi menilai pencopotan sementara sambil menunggu proses hukum merupakan langkah penting untuk menjaga integritas institusi. Penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan tanpa pandang bulu, terutama ketika dugaan suap berkaitan langsung dengan tata kelola kepabeanan yang menyangkut kepentingan negara dan pengusaha.
Profil Djaka Budhi Utama: Dari Militer ke Kepabeanan
Djaka Budhi Utama adalah purnawirawan TNI yang memulai jabatan sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Latar belakang militer dalam jabatan sipil strategis seperti Dirjen Bea Cukai sejak awal sudah menuai sorotan dari berbagai pihak.
Bea dan Cukai menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Bea Cukai menyatakan tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena kasus tersebut telah masuk tahap persidangan.