RADARCIREBON.TV – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui adanya kekurangan dari pemerintah setelah muncul gelombang protes dari sejumlah orangtua murid terkait proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mereka khawatir anaknya tidak memperoleh kursi di SMA maupun SMK negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi menyusul viralnya aksi beberapa orangtua yang meluapkan kekecewaan di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurutnya, kemarahan masyarakat bukanlah kesalahan warga, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara layanan pendidikan.
Dedi mengatakan, pemerintah masih belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pendidik negeri bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Resmi Perluas Larangan Izin Perumahan di Seluruh Jawa BaratHadiah Rp7,5 Miliar! Dedi Mulyadi Tantang Desa dan Kelurahan se-Jabar Berlomba Bangun Daerah!"
Dedi Mulyadi Akui Pemerintah Belum Mampu Menampung Semua Siswa
Dedi menilai akar persoalan yang muncul saat SPMB berasal dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kondisi tersebut membuat tidak semua siswa bisa masuk ke dalam ekosistem pendidikan yang dikelola pemerintah.
Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
Persaingan SPMB Semakin Ketat
Menurut Dedi, persaingan dalam proses penerimaan murid baru menjadi semakin tinggi karena adanya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang ikut bersaing di sekolah tertentu.
Situasi tersebut membuat posisi sejumlah calon siswa yang sebelumnya relatif aman menjadi turun akibat bertambahnya jumlah pesaing. Selain itu, ada pula siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan pertama kemudian kembali mendaftar ke sekolah lain sehingga kompetisi semakin meningkat.
Kondisi inilah yang kemudian memicu kekhawatiran para orangtua karena anak mereka berpotensi tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri.
Pemprov Jawa Barat Siapkan Sekolah Swasta Gratis bagi Keluarga Tidak Mampu
Sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas SMA dan SMK negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Biaya Pendidikan Ditanggung Pemerintah
Dedi menegaskan bahwa sekolah swasta menjadi alternatif bagi siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah provinsi akan menjamin biaya pendidikan mereka sehingga dapat bersekolah secara gratis di lembaga pendidikan swasta.