Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Respons Dedi Mulyadi soal Orangtua Murid yang Mengamuk
Dedi juga memberikan tanggapan terkait aksi protes yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Ia mengungkapkan bahwa petugas sebenarnya telah berupaya membantu dengan meminta data identitas siswa beserta sekolah tujuan agar persoalan yang dihadapi bisa ditindaklanjuti. Namun, menurutnya, orangtua yang bersangkutan tidak memberikan data yang diperlukan.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Resmi Perluas Larangan Izin Perumahan di Seluruh Jawa BaratHadiah Rp7,5 Miliar! Dedi Mulyadi Tantang Desa dan Kelurahan se-Jabar Berlomba Bangun Daerah!"
Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk emosi masyarakat dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
Dedi Setuju Sistem Penerimaan Murid Dibuat Lebih Sederhana
Selain membahas persoalan daya tampung sekolah, Dedi juga menanggapi usulan sebagian masyarakat yang menginginkan sistem penerimaan peserta didik kembali menggunakan parameter Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian.
Kewenangan Tetap Berada di Pemerintah Pusat
Dedi mengaku memiliki pandangan yang sejalan dengan keinginan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh aturan mengenai kelulusan dan penerimaan siswa telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, hanya menjalankan dan menyesuaikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Meski begitu, ia mengaku akan membuat sistem yang lebih sederhana apabila memiliki kewenangan penuh dalam pengaturannya.