KPKNL dan KPPN Akan Membantu Pemeriksaan SPPG
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Kemenkeu berencana memanfaatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Kedua instansi tersebut akan membantu melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG atau SPPG, baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.
Selain itu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.
Baca Juga:Menkeu Purbaya: Rupiah Mulai Menguat Juli, Target Rp16.800 di 2027Prabowo: MBG Penting untuk Penuhi Gizi Anak dan Jaga Ketahanan Pangan Indonesia
BGN Siapkan Efisiensi Anggaran MBG
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Kepala BGN telah menyampaikan rencana efisiensi lanjutan terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
Meski menyebut nilai penghematan tersebut cukup signifikan, Purbaya tidak merinci besarannya dan mengatakan pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.
Anggaran MBG 2026 Telah Mengalami Penyesuaian
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan pagu anggaran Program MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran pemerintah.
Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Agustina, proses penataan anggaran tersebut masih terus berlangsung bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas. Selain melakukan refocusing penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi biaya operasional, termasuk skema insentif SPPG serta melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja pada 2025.