Di tengah kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon yang sedang merosot, seorang aktivis setempat memberikan sorotan tajam terkait tingginya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, rencana pemerintah daerah untuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam optimalisasi penagihan pajak juga dinilai perlu dikaji ulang secara matang.
Menurut pandangan aktivis tersebut, sebelum benar-benar melibatkan APH, Pemerintah Kota Cirebon harus memahami dinamika dan realita perekonomian di lapangan, khususnya yang dialami oleh masyarakat kecil. Keterlibatan aparat dalam penagihan pajak secara langsung dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan atau tekanan psikologis bagi wajib pajak reguler di tingkat bawah.
Oleh karena itu, kehadiran APH seharusnya difokuskan semata-mata untuk memberikan ketegasan kepada badan usaha atau wajib pajak skala besar yang membandel. Penindakan tegas oleh penegak hukum akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran jika ditujukan kepada para penunggak pajak dengan nominal anggaran yang besar demi mendongkrak PAD.
Baca Juga:Warga Kampung Pecantilan Tawangsari Berharap Jembatan Segera Diperbaiki – VideoKPM UI BBC Usung AI Dan Kearifan Lokal Untuk Bangun Desa Berdampak – Video
Di samping persoalan pajak, di tengah lesunya kondisi ekonomi dan pendapatan daerah, tingginya tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Kota Cirebon turut menjadi kritik utama. Aktivis tersebut mendorong pemerintah daerah untuk berani melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2025.
Regulasi yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kota Cirebon tersebut dinilai perlu segera disesuaikan sebagai bentuk kepekaan sosial dan efisiensi anggaran daerah.
Ke depannya, pemerintah kota beserta para wakil rakyat diharapkan dapat lebih mengedepankan langkah-langkah konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dibutuhkan solusi-solusi terbaik dan strategis guna membangun Kota Cirebon, terutama melalui program-program yang memberikan dampak dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.