Kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis menuai kecaman. Komisi Tiga DPRD Kota Cirebon menyoroti dugaan keterlibatan yayasan di balik operasional dapur SPPG. DPRD mendesak evaluasi harus menyentuh pihak yang diduga mengatur pengelolaan hingga pengadaan bahan makanan.
Komisi Tiga DPRD Kota Cirebon murka menyoroti dugaan keterlibatan yayasan di balik operasional dapur SPPG, pasca insiden keracunan makanan MBG kembali terulang di SD Negeri Kalitanjung Satu. DPRD mendesak evaluasi harus menyentuh pihak yang diduga mengatur pengelolaan hingga pengadaan bahan makanan, bukan hanya pada SPPG.
Program yang seharusnya memberikan manfaat bagi anak-anak, justru diduga menimbulkan bencana keracunan. Komisi Tiga Kota Cirebon menilai, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan evaluasi kepatuhan SOP atau pakta integritas di atas kertas.
Baca Juga:Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi dan Curanmor Diungkap – VideoEffendi Edo Tegaskan Pakta Integritas Jangan Hanya Lips Servis – Video
Karena, muncul dugaan yayasan memiliki peran lebih besar dalam mengatur operasional dapur, termasuk pengadaan bahan makanan. Karena itu, DPRD mendesak pemerintah menelusuri siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan pengadaan, serta memastikan kualitas dan higienitas bahan makanan yang digunakan.
Sementara, dalam peristiwa dugaan keracunan MBG yang disuplai dari dapur MBG Kalitanjung Satu, terdapat lebih dari tiga puluh orang yang dilaporkan menjadi korban. Dugaan sementara, menu ayam goreng tepung dinilai menjadi pemicu, setelah muncul keterangan adanya ayam berbau dan berlendir saat kemasan makanan dibuka.
Komisi Tiga meminta pemerintah pusat dan daerah tidak sekadar melakukan evaluasi formalitas, melainkan membongkar akar persoalan agar kasus serupa tidak kembali terulang.