Program Kampung Bersih di Kabupaten Cirebon masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kondisi ini membuat pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat masyarakat belum dapat dilanjutkan secara optimal hingga tahap pengolahan. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah daerah melengkapi fasilitas tersebut agar pengelolaan sampah dapat berjalan dari hulu hingga hilir.
Program Kampung Bersih di Kabupaten Cirebon masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Lingkungan Hidup. Komisi III menilai, pemilahan sampah harus didukung fasilitas pengolahan, agar sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana mengatakan, sampah organik hasil pemilahan dapat diolah menjadi kompos maupun dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Sementara sampah anorganik dapat dipilah, dan dikelola kembali sesuai jenisnya.
Baca Juga:Miniatur Indonesia Dalam HUT RI Di RW 15 Nuansa Majasem – VideoSaksi Korban Kasus GTC Minta Perlindungan Hukum – Video
Untuk mendukung pengelolaan sampah tersebut, Komisi III mendorong pemerintah daerah melengkapi sarana dan prasarana di lokasi Kampung Bersih. Fasilitas pengolahan dinilai penting agar program tidak berhenti pada kegiatan pemilahan, tetapi mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
Selain fasilitas di tingkat Kampung Bersih, Komisi III juga menyambut adanya penambahan anggaran perubahan untuk pengadaan alat berat di TPA. Alat tersebut diharapkan membantu mengurai timbunan sampah, dan mendukung kelancaran proses pengangkutan.
Komisi III juga berharap penanganan sampah liar di sejumlah titik dapat terus diperkuat, termasuk melalui dukungan armada pengangkutan yang sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat melengkapi pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan hingga TPA, sekaligus menjaga kebersihan di wilayah Kabupaten Cirebon.