Era transaksi tunai di pemerintahan perlahan ditinggalkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, ETPD dan evaluasi kinerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, P2DD tahun 2026. Bupat Cirebon mengumpulkan seluruh pejabat, mulai dari sekretaris daerah hingga kepala dinas dilingkungan Pemda Kab Cirebon.
Kabupaten Cirebon yang memiliki 40 kecamatan dan 412 desa dinilai memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sangat besar. Namun sistem transaksi yang masih bertumpu pada tunai dinilai tidak lagi relevan, rentan kebocoran dan memperlambat pelayanan.
Untuk itu High Level Meeting TP2DD tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyatukan komitmen, mengevaluasi capaian indeks ETPD, serta merumuskan roadmap digitalisasi yang terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
Baca Juga:Operasi Gabungan Sisir Tempat Kos – VideoPolisi Ringkus 5 Tersangka Pengeroyokan Maut – Video
Dalam High Level Meeting ini Bupati Imron menegaskan bahwa Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, P2DD, adalah program prioritas yang harus dikebut pelaksanaannya. Menurutnya, P2DD memiliki tiga manfaat utama, yakni mempercepat pelayanan publik, meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Mendukung arahan bupati dalam HLM tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kabupaten Cirebon menjadi motor utama percepatan ETPD. Sebagai tindak lanjut, Bapenda Kabupaten Cirebon terus memperluas kanal pembayaran pajak daerah berbasis digital. Upaya yang dilakukan antara lain membuka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, PBB-P2, dan pajak daerah lainnya melalui QRIS, mobile banking Bank BJB, virtual account, serta melalui mitra ritel modern.
Selain itu, Bapenda juga menggelar program Mapag Data, menjemput data, bersama KPP Pratama Cirebon Dua untuk memperkuat validitas basis data perpajakan dan meningkatkan sinergi pusat dan daerah, serta mendukung terwujudnya sistem satu data Cirebon.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Cirebon berharap seluruh transaksi keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, serta memudahkan warga Kabupaten Cirebon dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus antre, menuju Kabupaten Cirebon yang lebih maju dan sejahtera.