Ketidakjelasan batas dan riwayat kepemilikan tanah masih menjadi persoalan yang memicu sengketa pertanahan di Kabupaten Cirebon. Terlebihi pada lahan yang belum bersertifikat, dan berbatasan dengan aset pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
Ketidakjelasan batas dan status kepemilikan tanah masih memicu sengketa di Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Cirebon, Harief Purnomo, mengungkapkan, persoalan yang banyak diadukan masyarakat berkaitan dengan perbedaan klaim atas bidang tanah. Kondisi ini terutama terjadi ketika lahan milik masyarakat belum memiliki sertifikat, dan berbatasan langsung dengan tanah kas desa maupun aset milik pemerintah daerah.
Ketidakjelasan tersebut membuat penelusuran riwayat tanah menjadi bagian penting dalam mengurai sengketa. DPKPP bersama pemerintah desa menelusuri dokumen administrasi, mulai dari Letter C hingga bukti kepemilikan lainnya, untuk mengetahui asal-usul serta batas lahan yang dipersoalkan.
Baca Juga:Jangan Tunggu Modal, Jadi Agregator – VideoBatalyon C Pelopor Salurkan Bantuan Air Bersih Warga Kalisapu – Video
Di tengah perbedaan klaim kepemilikan, penyelesaian juga diupayakan melalui mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Melalui langkah ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan bukti, dan dasar kepemilikan sebagai bahan untuk mencari titik temu atas persoalan yang terjadi.
Upaya mediasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah perselisihan semakin meluas, dan berujung pada proses hukum. Dengan mengedepankan penelusuran riwayat tanah serta bukti administrasi, penyelesaian diharapkan dapat memberikan kejelasan status kepemilikan sekaligus menghindari konflik berkepanjangan.