Hasil evaluasi keberadaan BRT, DPRD Kota Cirebon masih membutuhkan basis data yang cukup argumentatif untuk melanjutkan keberadaan angkutan massal tersebut, apakah juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.
Sementara keberadaannya yang terbatas pada 4 unit per hari juga disebabkan oleh biaya operasional kendaraan yang dibiayai anggaran yang terbatas.
Kelanjutan trayek dari Bus Rapid Transit (BRT) Cirebon tergantung pada kebijakan dari eksekutif. Anggota Komisi Satu DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan, berfokus mengawasi efektivitas dari operasional angkutan tersebut. Perlu adanya evaluasi apakah keberadaan BRT berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau malah menjadi beban.
Baca Juga:KNPI Desak Dispora Transparan Soal Pengelolaan Stadion Bima oleh Pihak KetigaKetidak Merataan Dan Kurangnya Dukungan Sekolah – Video
Dari 10 BRT yang merupakan hibah dari provinsi, yang beroperasi aktif hanyalah 4 unit, yang disebabkan karena biaya operasional kendaraan yang dibiayai anggaran juga terbatas. Ia juga menilai bahwa kehadiran BRT masih kurang disosialisasikan dengan baik. Bahkan, sebagian warga lebih memilih alternatif kendaraan umum lain yang lebih nyaman.
Ke depan, jika BRT dapat dilanjutkan kembali, dapat dilakukan kerja sama antar daerah di luar Kota Cirebon, seperti Kuningan ataupun dengan Majalengka, untuk meningkatkan kemanfaatan dari keberadaan BRT itu sendiri. Untuk melanjutkan program tersebut, juga perlu menunggu pertimbangan dari kepemimpinan Wali Kota yang baru akan dilantik mendatang.
Sementara itu, jika ke depannya BRT akan berhenti, maka harus ada pengganti angkutan umum yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kendaraan umum, seperti di Argasunya. Terlebih, operasional BRT ke depannya juga tidak hanya sekadar menjadi beban PAD, tetapi perlu adanya basis data yang argumentatif dalam menunjang kelanjutannya.