Meskipun demikian, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen untuk mendorong dan mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun, Bambang menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika menemukan ketimpangan dalam kebijakan. Ia menyebut fungsi pengawasan DPRD akan dijalankan secara tegas demi menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami tidak akan segan untuk menyampaikan kritik membangun. Fungsi kami bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai pengontrol agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD memberi dampak maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya.
DPRD berharap, evaluasi mendalam terhadap arah efisiensi anggaran bisa segera dilakukan, dengan mengutamakan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi rakyat. Menurut Bambang, hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, Jawa Barat bisa keluar dari jebakan stagnasi ekonomi dan kembali menjadi lokomotif pertumbuhan nasional.