Menurut Henry, penerapan rencana ini khususnya penting di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri.
Beliau menggarisbawahi bahwa, penghapusan batasan usia pada lowongan kerja perlu tetap berdasarkan hak asasi manusia dan perlindungan anak.
Dengan begitu, maka kebijakan Ketenagakerjaan ini nantinya akan tetap perlu melarang adanya pekerjaan anak.
Baca Juga:Buruan!! Cek, Apakah Nama Anda Terdaftar Kedalam Penerima BansosMau Kuliah Ikatan Dinas, Ini Syarat Masuk Kuliah di STAN
Disamping itu menambah fleksibilitas batas usia pelamar kerja, Henry mengusulkan agar isu PHK juga diatasi dengan pembatasan masuknya produk asing yang masih dan tidak terkontrol.
Kemudian pemerintah juga perlu mendorong ekosistem pengembangan usaha yang kondusif, membuat kebijakan-kebijakan yang mengatasi masalah korban PHK, melaksanakan hilirrisasi inovasi, menyalurkan bantuan sosial, dan memberikan stimulus untuk kelas menengah.