RADARCIREBON.TV – Anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Ir. H. Herman Khaeron, M.Si.menyampaikan pandangan kritis namun tajam dengan nuansa reflektif.
Ia menyoroti kenyataan pahit di balik gemerlap BUMN yang merugi, namun gaya hidup para petingginya seolah tak pernah bersentuhan dengan krisis. Hal itu ia sampaikan dalam rapat Komisi VI DPR RI yang membahas arah kebijakan baru BUMN dan pembentukan entitas superholding Danantara,
“Banyak BUMN rugi, tapi pegawainya hidup mewah. Kontradiktif. Ini perusahaan negara, bukan perusahaan orang tua,” ujar Herman dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Dony Oskaria.
Baca Juga:Keren, Herman Khaeron Terima Penghargaan Tokoh Peduli KebudayaanHerman Khaeron: Dari Anak Kampung, Sukses Menembus Kancah Nasional
Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu ini, hal yang paling krusial bukan hanya struktur dan strategi, tapi kultur yang selama ini mengakar dan belum sepenuhnya direformasi.
Kultur lama, sebutnya, masih menempel erat dalam pengelolaan perusahaan negara. Akibatnya, pembenahan sistem manajemen tidak menyentuh nilai dasar: etika, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa BUMN sejatinya adalah amanah publik.
Ia pun menegaskan pentingnya tiga aspek utama dalam pengelolaan BUMN: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). “Ilmu dan kemampuan teknis penting, tapi kalau sikap tak selaras, semua jadi semu. Kadang perusahaan merugi, tapi gaya hidup direksi mewah tanpa malu,” tukasnya.
Lebih lanjut, Herman juga menyinggung kebiasaan para direksi yang terlalu mudah memutuskan belanja modal (capital expenditure) untuk proyek-proyek baru.
“Padahal tak semua punya arah dan manfaat jelas. Jangan hanya karena penyertaan modal negara turun, lalu semua ingin proyek besar,” ucapnya mengingatkan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Danantara sebagai superholding baru yang akan menyatukan dan menyusun ulang arah BUMN. Ia menilai pembentukan Danantara—yang presentasinya baru saja disampaikan oleh Menteri BUMN dan timnya—adalah bagian dari upaya mereformasi total BUMN ke depan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan, tak bisa diabaikan oleh lembaga mana pun, termasuk Danantara.