Tanggapan atas pernyataan Wali Kota Cirebon Effendi Edo terkait penanganan TPA Kopi Luhur muncul dari tokoh masyarakat Argasunya, Kiai Miftah. Ia menilai ada hal yang perlu ditekankan lebih serius oleh Pemerintah Kota.
Dalam wawancara khusus, Kiai Miftah menyebut bahwa pernyataan Wali Kota ada benarnya terkait penyelesaian TPA Kopi Luhur terkendala anggaran, namun belum menyentuh esensi kepentingan masyarakat. Terutama warga yang langsung terdampak oleh kondisi air lindi dan timbunan sampah di TPA Kopi Luhur.
Ia menegaskan, penanganan tidak boleh terlambat dan seharusnya dapat segera dilaksanakan tanpa alasan anggaran. Menurutnya, anggaran dapat diusahakan melalui APBD maupun APBN, asal ada kemauan dan keberpihakan pada rakyat.
Baca Juga:Pantai Kejawanan Jadi Favorit Destinasi Semua Kalangan – VideoPesona Savana Lempong Balong Dan Cantigi Hill – Video
Kiai Miftah juga mengkritik perspektif pemerintah yang dianggap terlalu lamban dan terkesan menggampangkan masalah. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah hingga pusat memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber air bersih dari dampak negatif TPA.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan besar agar Wali Kota dan jajarannya dapat bekerja secara harmonis, tanpa konflik internal yang berbau politik. Menurutnya, jika pemerintah terus terpecah, maka penanganan TPA akan terus terhambat.
Tanggapan Kiai Miftah ini sekaligus menjadi pengingat, bahwa penanganan TPA Kopi Luhur bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga tanggung jawab moral pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.