Menyikapi isu akan disatukannya Sekolah Rakyat Terintegrasi milik Kabupaten dan Kota Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan menolak wacana tersebut karena belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
Isu penyatuan Sekolah Rakyat Terintegrasi antara Kabupaten dan Kota Cirebon mulai mencuri perhatian publik. Namun Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa wacana tersebut tidak pernah menjadi keputusan daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi menyebut, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial terkait rencana penggabungan sekolah rakyat kabupaten dengan sekolah rakyat kota Cirebon.
Baca Juga:DPRD Rekomendasikan Pengelolaan Parkir Gandeng Pihak Ketiga – VideoSMP Muhammadiyah 1 Kota Cirebon Adakan MHQ – Video
Hafidz menjelaskan, saat ini sekolah rakyat masih dalam tahap transisi dan persiapan. Sehingga segala bentuk kebijakan strategis, termasuk wacana penggabungan, belum bisa ditetapkan.
Menurut Hafidz, terkait waktu peresmian sekolah rakyat, pemerintah daerah juga belum dapat memastikan. Meskipun ada informasi sementara bahwa operasional sekolah rakyat direncanakan dimulai pada bulan Juli atau Agustus.
Namun demikian, seluruh keputusan teknis, mulai dari kurikulum pembelajaran, penempatan pegawai, hingga pola pengelolaan sekolah rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Pemkab Cirebon memiliki kebutuhan dan perencanaan sendiri dalam pelaksanaan sekolah rakyat.
Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, serta perangkat daerah terkait, sambil menunggu petunjuk dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berharap, setiap kebijakan terkait sekolah rakyat dapat ditetapkan secara jelas dan terpisah. Agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah.