Selain itu, Pertamina juga diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan ini secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan ketat dalam implementasi kebijakan pembatasan BBM subsidi tersebut.
Jika terjadi pembelian melebihi batas yang telah ditentukan, maka kelebihan tersebut tidak akan mendapatkan subsidi. Artinya, konsumen harus membayar dengan harga BBM non-subsidi atau akan dihitung sebagai BBM umum. Ini menjadi bentuk penegasan bahwa subsidi hanya diberikan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, keputusan lama terkait pengendalian distribusi BBM tahun 2020 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menandakan adanya pembaruan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Juga:BBM Nonsubsidi Naik April 2026? Ini Penjelasan Resmi Pemerintah yang Ditunggu PublikBahlil Buka Suara! Isu BBM Non-Subsidi Naik 10 Persen Mulai 1 April 2026, Ini Faktanya
Saat dikonfirmasi terkait kebenaran dokumen tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan secara resmi terkait kebijakan ini dan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan final.
Sementara itu, kabar baik datang dari pemerintah terkait harga BBM. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil setelah koordinasi antara pemerintah, Kementerian ESDM, dan Pertamina, serta arahan langsung dari Presiden yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, BBM subsidi saat ini masih dijual dengan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar (Biosolar) Rp6.800 per liter. Sementara BBM non-subsidi yang diproduksi Pertamina meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Dengan beredarnya aturan ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah, semua informasi yang beredar masih bersifat sementara. Namun, jika kebijakan ini benar diterapkan, maka pola konsumsi BBM di Indonesia dipastikan akan mengalami perubahan besar.