Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cirebon menyoroti sejumlah kuwu yang bermasalah, termasuk yang tersangkut permasalahan hukum.
Sorotan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon muncul karena adanya sejumlah kasus yang melibatkan oknum kuwu, baik terkait pengelolaan anggaran desa maupun pelanggaran hukum. DPMD Kabupaten Cirebon menilai permasalahan yang menjerat kuwu menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Sebagai langkah antisipasi, DPMD akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap para kuwu, agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan akan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, serta penguatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa dan aspek hukum.
Baca Juga:80 Persen ASN Kab. Cirebon Akan Bekerja Dari Rumah Saat WFH – VideoJalan Sindanglaut Pabuaran Rusak – Video
Selain itu, DPMD juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon menegaskan upaya upaya pemecahan masalah tetap menjadi prioritas, agar kuwu bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Sementara, dengan meningkatan pembinaan, diharapkan para kuwu di Kabupaten Cirebon dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan terhindar dari permasalahan hukum. Koordinasi juga akan intens dilaksanakan, agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh kuwu bisa dicarikan jalan keluar tanpa harus menabrak regulasi yang berlaku.