Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuningan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Mereka menuntut penuntasan dan keterbukaan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2024 hingga 2025.
Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Cabang Kuningan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa siang 14 April 2026. Mereka menuntut penuntasan dan keterbukaan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2024 hingga 2025.
Aksi yang berlangsung di Jalan RE Martadinata Ancaran ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Kuningan.
Baca Juga:Kejaksaan Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tipikor Perumda BPR Bank Cirebon – VideoRencana Perpindahan Pegawai Setda Ke GCM Tertunda – Video
Dalam orasinya, mahasiswa menilai temuan BPK tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Mereka menyoroti sejumlah temuan mulai dari pengadaan laptop, pekerjaan fisik, hingga pengelolaan dana pendidikan yang harus diusut secara transparan.
Aksi ini dipicu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2025 yang mengungkap berbagai permasalahan, di antaranya selisih pengadaan barang, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, serta kekurangan setor pajak dana BOS. Kondisi ini dinilai menjadi indikasi lemahnya pengawasan sektor pendidikan di daerah.
Mahasiswa disambut Wakil Ketua DPRD Ujang Kosasih, perwakilan fraksi, Kepala Disdikbud Elon Carlan, hingga Kepala Inspektorat Ahmad Juber tampak hadir menemui mahasiswa bersama sejumlah anggota parlemen. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong langkah konkret dan transparan dalam menindaklanjuti temuan BPK.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan mengingatkan DPRD agar bersikap tegas serta independen dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Tak hanya kasus LHP BPK Disdikbud, mahasiswa juga mendesak DPRD segera menangani kasus lain di Disdikbud, yaitu dugaan lenyapnya uang Taspen dari pegawai P3K, yang mencuat dan disorot publik.