Kondisi pemerintahan desa Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon, mengalami kendala serius akibat ketiadaan Kepala Desa selama beberapa bulan terakhir. Dampaknya, proses administrasi dan pencairan hak perangkat desa terhambat.
Kondisi pemerintahan di desa Ciledug Tengah saat ini masih dihadapkan pada polemik ketiadaan Kepala Desa yang sudah berlangsung sejak Desember lalu, hingga memasuki bulan April, belum ada kepastian terkait penunjukan pejabat sementara maupun pengganti definitif.
Mohamad Sholeh, selaku perangkat desa sekaligus Sekretaris Umum PPD Kabupaten Cirebon, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar polemik ini segera diselesaikan.
Baca Juga:DLH Siapkan Langkah Kolaboratif Atasi Persoalan Sampah – VideoNelayan Di PPN Kejawanan Kesulitan Dapat Bahan Bakar – Video
Menurutnya, ketiadaan pejabat yang berwenang menjadi hambatan utama dalam proses administrasi dan pengajuan anggaran, termasuk untuk kebutuhan program tahun 2026.
Sementara itu, Sekretaris Desa Ciledug Tengah, Tajudin, mengungkapkan bahwa ketiadaan Kepala Desa terjadi sejak 11 Desember dan hingga kini yang bersangkutan tidak pernah hadir.
Meskipun demikian, Tajudin menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat masih berjalan normal dan kondusif. Namun, sejumlah layanan penting terpaksa dihentikan sementara.
Hingga saat ini, pihak desa masih menunggu keputusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon terkait penunjukan pejabat sementara.
Para perangkat desa berharap agar pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas, mengingat sudah empat bulan hak penghasilan tetap mereka belum diterima.